31 January 2014

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK PENGEMBANGAN PERTANIAN

Foto: Effendy Wongso
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Pertanian, Holtikultura dan Tanaman Pangan (Distan-HTP) Sulsel, menegaskan batas waktu pemberian pupuk bersubsidi kepada delapan kabupaten dan kota untuk menyerahkan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petanian dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang alokasi kebutuhan pupuk di kabupaten dan kota.
Kedelapan kabupaten dan kota tersebut, yakni Kabupaten Takalar, Jeneponto, Enrekang, Bantaeng, Bulukumba, Luwu, Tana Toraja, dan Kotamadya Parepare. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, saat dialog pengkajian kebijakan penyaluran pupuk nasional dan Sulsel yang digelar di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Jumat (24/1/2014).
Wakil gubernur dua periode tersebut tersebut mengungkapkan, seharusnya kabupaten dan kota dalam menyerahkan persuratan seperti RDKK dan Perbup, berorientasi pada penyaluran pupuk bersubsidi. Pasalnya, jika ada kabupaten dan kota tidak menyerahkan RDKK dan Perbup, maka kabupaten dan kota tersebut tidak akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari Distan-TPH.
“Jika itu terjadi maka produksi pertanian di daerah yang belum menyerahkan Perbup akan terganggu, petani akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Agus menegaskan, untuk permasalahan suplai pupuk sebenarnya tidak akan bermasalah karena perusahaan pupuk mengaku sudah siap untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke semua kabupaten dan kota. Untuk itulah, pihaknya mendesak institusi terkait di kabupaten dan kota untuk mempercepat hal itu.
“Sekarang, bagaimana tim validasi bekerja agar nanti di belakang tidak terjadi masalah,” tegas mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ini.
Agus juga meminta kepada tim validasi untuk benar-benar melakukan validasi kelompok tani agar nantinya pupuk bersubsidi tidak jatuh ke tangan yang salah. Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan Sulsel, Lutfi Halide.
Menurutnya, semua kabupaten dan kota sudah menyerahkan RDKK, hanya saja sekarang harus dilengkapi persetujuan dari bupati atu wali kota dalam bentuk Perbup. “Untuk saat ini, tinggal delapan kabupaten dan kota yang belum menyerahkan Perbup,” bebernya.
Lebih jauh, Lutfi Halide mengatakan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan daerah yang belum memasukkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Apalagi, untuk tahun ini Sulsel mendapatkan bantuan Rp 2 triliun untuk pupuk bersubsidi.
“Jadi, nanti sistemnya harus betul-betul valid datanya. Karena pemerintah pusat akan menyalurkan pupuk bersubsidi jika datanya sudah divalidasi,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jendral (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Gatot Irianto, kembali menegaskan kepada daerah yang belum melengkapi persuratan tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk segera merampungkan secepatnya.
“Sementara ini, masih ada beberapa daerah di Sulsel yang belum selesaikan, saya harapkan dalam satu minggu ini dapat menyelesaikan,” desaknya.
Gatot berharap agar nantinya tidak ada daerah yang menyatakan ketidaksiapannya dalam meningkatkan produksi pertanian. Apalagi, Kementan RI sudah menggandeng pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu peningkatan hal yang dimaksud, di mana direncanakan akan tercapai surplus 10 juta ton pupuk secara nasional. (blogkatahatiku.blogspot.com)