06 January 2014

PAJAK BAGI PEMBANGUNAN BANGSA

AGUS BUDIANTO
“Sosialisasi Pajak bagi Remaja”

Foto: Nur Hasni
Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungan.
Banyak di antara masyarakat yang masih beranggapan, bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Persepsi keliru tentang perpajakan tersebut diperkuat dengan dianutnya sistem pemungutan pajak secara “official assessment”.
Dengan sistem ini, wajib pajak ditempatkan sebagai subjek pasif perpajakan. Kondisi ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, bahkan ada kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak.
Padahal, pajak sangat penting bagi Indonesia, karena dengan pajak kita dapat membangun dan melaksanakan roda pemerintahan. Demikian dikatakan mantan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2H) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), Agus Budianto.
Ketika ditanya mengenai upaya-upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh pihaknya dalam menyosialisasikan pajak ke masyarakat via telepon di Semarang beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Selawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, saat itu memiliki satu bidang yang bernama P2 humas, yaitu penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat yang memang bertugas untuk menyosialisasikan pajak khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
Secara spesifik, untuk sosialisasi ke generasi muda seperti di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, pihaknya memiliki program yang diistilahkan “tax go to school” untuk sekolah dan “tax go to campus” untuk perguruan tinggi, dan itu telah dijalankan sejak 2008. Sosialisasi dilakukan tidak secara formal namun dilakukan dengan cara-cara yang gaul, menyenangkan, serta mudah dipahami.
“Karena kita tahu bahwa generasi muda jika lebih awal diberitahu tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kelak jika sudah menjadi wajib pajak akan dengan mudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak,” ujar penghobi olahraga dan futsal ini.
Tanggapan yang diberikan oleh para remaja, menurutnya cukup positif karena sosialisasi juga dilakukan dengan gencar ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, di mana pada tahap awal pihak kantor pajak telah beranjangsana dan mendatangi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, memberikan sedikit penjelasan dan pemahaman tentang pajak, serta pada saatnya pihak kantor pajak akan datang kembali serta membuka diskusi mengenai pajak tersebut dengan para remaja.
Pria kelahiran 17 Agustus 1954 ini juga menambahkan, penerimaan pajak di Sulsel mengalami peningkatan pada 2009, bahkan sampai 2010 penerimaan pajak juga tetap normal. Untuk memudahkan pihaknya dalam melakukan sosialisasi pajak kepada remaja seperti di sekolah dan perguruan tinggi, biasanya mereka mencari waktu yang tepat seperti saat pekan olahraga dan seni (Porseni) dan lain-lain.
“Kendala yang dihadapi biasanya adalah saat sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan sedang menghadapi ujian sehingga mereka harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan,” terangnya.
Arti pajak juga dijelaskan dengan rinci oleh Agus, di mana Undang-undang (UU) Perpajakan khususnya pada ketentuan umum perpajakan UU No 28 tahun 2007, mengatakan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada wajib pajak, badan, atau pribadi yang tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan.
Ia juga memberi sedikit penjelasan mengenai dampak buruk jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, seperti program-program pembangunan dan roda pemerintahan akan terhambat karena penerimaan dari sektor pajak khususnya di Indonesia sangat dominan, di mana APBN Indonesia 76 persen jika dievaluasi dari 2009 misalnya, berasal dari pajak.
Adapun kiat-kiat yang dilakukan oleh kantor pajak jika ada pihak yang sebenarnya sudah tergolong sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftar sebagai wajib pajak misalnya, adalah dengan mengadakan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta.
Bagi yang terbukti masuk sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftar sebagai wajib pajak, baik perusahaan maupun perorangan akan dipotong PPH-nya (pajak penghasilan) 20 persen lebih tinggi daripada yang sudah memiliki NPWP. Bagi mereka yang berpenghasilan di atas Rp1.320.000 sudah wajib memiliki NPWP.
“Jika kita sadar berbangsa dan bernegara, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, termasuk salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak sangat berguna bagi kelangsungan dan roda pemerintahan di Indonesia,” tuturnya. (blogkatahatiku.blogspot.com)