07 January 2014

ANGGARAN DIPA 2014

SULSEL KECIPRATAN Rp 37,4 Triliun

Foto: Effendy Wongso
Sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia (KTI), Sulawesi Selatan (Sulsel) tentunya membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, baik dalam memberikan pelayanan di segala sektor pembangunan maupun sebagai sektor penggerak ekonomi se-KTI.
Dalam penyerahan daftar pagu, anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2014, provinsi ini diberikan alokasi anggaran senilai Rp 37,4 triliun. Kucuran anggaran tahun ini naik dibanding 2013 lalu yang hanya Rp 34,3 triliun. Alokasi Rp 37,4 triliun itu merupakan jatah pemerintah provinsi dan 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengatakan peningkatan DIPA untuk Sulsel dari tahun ke tahun ini karena daerah yang dipimpinnya tersebut dinilai memiliki prestasi. Selain itu, Sulsel juga menjadi daerah penghubung di KTI. Untuk itu, sejumlah proyek yang masuk dalam DIPA tahun ini adalah untuk pengembangan megaproyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
“Sulsel adalah daerah yang pertama menerima DIPA dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena  dianggap sebagai pintu gerbang di KTI. Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota mesti segera melakukan eksekusi dengan segera menyusun rencana kegiatan untuk penggunaan DIPA 2014,” ungkapnya, usai memberikan sambutan dalam penyerahan DIPA di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (19/12/2013) lalu.
Menurutnya, percepatan penyerapan DIPA diproyeksikan untuk lebih mendukung pengembangan berbagai sektor utama penggerak ekonomi Sulsel, khususnya transportasi laut dan udara.
“Kita sedang dalam pengembangan pengerjaan kawasan pelabuhan Makassar dan Bandara Sultan Hasanuddin,wajar jika DIPA Sulsel terus naik,” tandas Syahrul.
Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan pada 2014 di antaranya satuan kerja vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp 14, 2 triliun, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 303,1 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp 947,5 miliar, SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp 332,5 miliar, transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 2,5 triliun, dan transfer ke daerah untuk 24 kabupaten/kota sebesar Rp 19,1 triliun. (blogkatahatiku.blogspot.com)