16 January 2014

2014, MAKASSAR DEFISIT RP 214 MILIAR

Foto: Effendy Wongso
Anggaran Kota Makassar 2014 mengalami defisit sekitar Rp 214 miliar. Pasalnya anggaran belanja lebih tinggi dibanding pendapatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang sudah disepakati pihak eksekutif dan legislatif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Syahrir Sappaile mengatakan, sesuai APBD 2014, pendapatan daerah direncanakan Rp 2,166 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,28 persen (Rp 120,7 miliar) dibanding target dalam APBD Perubahan 2013. Sedangkan belanja daerah diperkirakan Rp 2,381 triliun, turun 4,65 persen (Rp 116,2 miliar) dibanding target belanja dalam APBD Perubahan 2013.
Melihat total pendapatan dan belanja daerah, terjadi defisit Rp 214 miliar. Defisit anggaran tersebut rencananya ditutupi melalui penerimaan daerah sebesar Rp 229,95 miliar yang dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 15,16 miliar.
Selain itu, pada APBD 2014, belanja tidak langsung dirancang Rp 912,32 miliar, turun Rp 298,83 miliar (24,36 persen) dari target dalam APBD perubahan 2013. Belanja langsung Rp 1,469 triliun, naik Rp 177,59 miliar (13,75 persen) dari target dalam APBD Perubahan 2013. Dengan begitu, perbandingan belanja langsung dan tidak langsung APBD 2014, 61,69 persen berbanding 38,31 persen.
Syahrir Sappaile mengakui, berdasarkan monitoring dan evaluasi pengalaman beberapa tahun terakhir, penyerapan anggaran oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menunjukkan hasil yang optimal. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
“Kondisi itu selalu berulang setiap tahun masa anggaran dan tentunya kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas,” ungkapnya.
Namun ia optimistis, kondisi demikian bisa diperbaiki dengan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan di masing-masing SKPD. Seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin meminta SKPD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), mempercepat pelaksanaanya sehingga tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun yang berdampak terhambatnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Terkait DAK yang tidak dicairkan 2013, ia mengimbau agar ditindaklanjuti pada perubahan APBD 2014. “Kepala SKPD yang punya kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran agar betul-betul melaksanakannya sesuai kebutuhan, berhati-hati, efisien, efektif, transparan, tertib administrasi, dan taat azas,” ujarnya mengingatkan.
Bagaimanapun, urai Ilham, kendati telah ada aturan dan prosedur, dalam proses pengelolaan anggaran tetap saja ada celah yang dapat digunakan untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga harus dibangun sistem pengawasan dan pengendalian yang andal. (blogkatahatiku.blogspot.com)